Sumber foto : lensaindonesia
Mantan Pangkostrad Djaja Suparman
dapurinformasi,- JAKARTA
(TEROPONGSENAYAN)-Para elite politik di Indonesia lebih sibuk
memperebutkan kekuasaan ketimbang mewujudkan kesejahteraan. Sehingga
perubahan politik di Indonesia terkesan tanpa konsep.
Menurut Mantan Pangkostrad Letjend (Purn) Djaja Suparman, soal polemik kepemimpinan yang terjadi di tubuh kepolisian sebagai bagian dari akibat perubahan tanpa konsep. "Saat ini terjadi proses pelemahan kelembagaan negara dalam perubahan mutakhir di Indonesia," katanya kemarin.
Seharusnya, lanjut Djaja, sesuai konsep maka perubahan itu dapat dilakukan mengacu pada amanat pembukaan UU 45 pada alinea ke 4. "Membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," terangnya.
Namun sambung lulusan Akmil 1972 ini justru mempertanyakan sudahkah perubahan yang terjadi dapat memberikan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia.
Hal ini, kata Djaja, diakibatkan karena adanya polarisasi politik oleh politisi yang lebih mempertimbangkan faktor kekuasaan. "Karena itulah cita-cita dari pembukaan UUD 45 alinea ke 4 menjadi susah untuk dicapai," imbuhnya. (ec)
Sumber : http://teropongsenayan.com
Menurut Mantan Pangkostrad Letjend (Purn) Djaja Suparman, soal polemik kepemimpinan yang terjadi di tubuh kepolisian sebagai bagian dari akibat perubahan tanpa konsep. "Saat ini terjadi proses pelemahan kelembagaan negara dalam perubahan mutakhir di Indonesia," katanya kemarin.
Seharusnya, lanjut Djaja, sesuai konsep maka perubahan itu dapat dilakukan mengacu pada amanat pembukaan UU 45 pada alinea ke 4. "Membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," terangnya.
Namun sambung lulusan Akmil 1972 ini justru mempertanyakan sudahkah perubahan yang terjadi dapat memberikan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia.
Hal ini, kata Djaja, diakibatkan karena adanya polarisasi politik oleh politisi yang lebih mempertimbangkan faktor kekuasaan. "Karena itulah cita-cita dari pembukaan UUD 45 alinea ke 4 menjadi susah untuk dicapai," imbuhnya. (ec)
Sumber : http://teropongsenayan.com
